70+ Contoh Soal Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dilengkapi Kunci Jawaban | PKn Kelas VIII Revisi

Posting Komentar

Votere | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal materi  Kedudukan Dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu anak didik dalam mencari referensi tentang contoh soal materi  Kedudukan Dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Sistem Hukum Nasional dilengkapi dengan kunci jawaban terbaru.

 Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal materi 70+ Contoh Soal Kedudukan dan Fungsi UUD 1945 Dilengkapi Kunci Jawaban | PKn Kelas VIII Revisi

Gambar: freepik.com

1. Masa berlaku UUD 1945 untuk periode pertama adalah ....
A. 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949
B. 18 Agustus 1944 - 27 Agustus 1959
C. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
D. 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949

2. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mendasari terbentuknya ....
A. Dasar Negara
B. Piagam Jakarta
C. Pancasila
D. Batang Tubuh

3. Sikap positif terhadap UUD 1945 yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah tersebut di bawah ini, kecuali ....
A. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
B. Melaksanakan UUD 1945 secara baik dan tanggung jawab
C. Belajar dan bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing
D. Bertindak semaunya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain

4. Dasar negara dalam Pembukaan terdapat dalam alinea ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan, bahwa rakyat dapat secara langsung memilih ....
A. Ketua MPR dan Ketua DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
D. Anggota Komisi Yudisial

6. Konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah ....
A. Konvensi
B. Yurisprudensi
C. Traktat
D. UUD 

7. Dibawah ini yang merupakan sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen yaitu....
A. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 73 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
B. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
C. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan
D. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan

8. Berikut merupakan sifat UUD, kecuali ....
A. Tertulis
B. Supel
C. Panjang
D. Rigid

9. Lembaga Negara yang bertugas untuk menguji peraturan UUD atau UU dibawah UUD adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Konstitusi
D. Lembaga Yudikatif

10. Berikut merupakan fungsi UUD, kecuali ....
A. Hukum dasar
B. Pemaksa
C. Pengatur
D. Alat kontrol

11. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
A. Presiden dan Wakil Presiden
B. MPR
C. Rakyat
D. DPR

12. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara kecuali .... 
A. Berteman dengan anak anak yang memiliki hobi sama
B. Menghormati guru favorit
C. Belajar dengan sungguh sungguh
D. Berbohong pada teman agar bisa membantunya

13. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda constitutie, bahasa Jerman konstitution, bahasa Latin constitutio yang berarti ....
A. undang-undang dasar atau hukum dasar
B. konstitusi tidak tertulis
C. MPR
D. Negara

14. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara, kecuali ....
A. Mengikuti siskamling
B. Bergaul dengan tetangga yang baik
C. Membantu korban bencana alam
D. Mengadakan bakti sosial

15. Hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI adalah ....
A. UU
B. UUD 1945
C. Perpu 
D. UU Darurat

16. Negara yang menggunakan konstitusi tidak tertulis adalah ....
A. Inggris
B. Indonesia
C. Amerika
D. Kanada

17. Tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 pada alenia ke....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

18. Pokok pikiran keempat Pembukaan adalah ....
A. Kedaulatan rakyat
B. Persatuan
C. Keadilan sosial
D. Ketuhanan dan Kemanusiaan

19. Konstitusi dalam bentuk yang tertulis disebut ....
A. hukum dasar
B. dasar negara
C. konvensi
D. UUD

20. Alasan Pembukaan tidak bisa diubah adalah kerena ....
A. Sudah permanen
B. Terdapat dasar dan tujuan negara
C. Menjadi dasar dalam pemerintahan
D. Mencerminkan kepribadian bangsa

21. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi konsekwensinya adalah....
A. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI Tahun 1945
B. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU.
C. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UU harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU 
D. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Ketetrapan MPR

22. Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ....
A. Undang-Undang Dasar
B. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Tap MPR

23. Memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia, artinya UUD NRI Tahun 1945 bersifat....
A. singkat dan supel
B. singkat dan padat
C. tertulis
D. universal

24. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah ....
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. BPK

25. UUD NRI Tahun 1945 dapat berfungsi untuk menentukan apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi merupakan fungsi....
A. alat kontrol
B. pengatur
C. penentu
D. pemisah

26. Masa berlaku UUD 1945 untuk periode pertama adalah .... 
A. 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949
B. 18 Agustus 1944 - 27 Agustus 1959
C. 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
D. 18 Agustus 1945 - 17 Agustus 1949

27. UUD NRI 1945 rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara, merupakan sifat UUD NRI Tahun 1945 yaitu....
A. tertulis
B. supel
C. universal
D. fleksibel

28. Sikap positif terhadap UUD 1945 yang dapat dilakukan oleh warga negara adalah tersebut di bawah ini, kecuali ....
A. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
B. Melaksanakan UUD 1945 secara baik dan tanggung jawab
C. Belajar dan bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing
D. Bertindak semaunya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain

29. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena....
A. mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
B. mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya tidak menghargai kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
C. mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah hasil karya BPUPKI
D. mengubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya me­ngubah hasil karya PPKI

30. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menggariskan, bahwa rakyat dapat secara langsung memilih ....
A. Ketua MPR dan Ketua DPR
B. Presiden dan Wakil Presiden
C. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi
D. Anggota Komisi Yudisial

31. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah ....
A. Presiden
B. Dewan Perwakilan Rakyat
C. Majelis permusyawaratan Rakyat
D. Badan Penyelidik Keuangan

32. Dibawah ini yang merupakan sistematika UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen yaitu...
 A. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 73 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
B. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan
C. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan
D. Pembukaan, Pasal-pasal yaitu 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 pasal Aturan Tambahan

33. Makna yang terkandung dalam alenia pertama Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali ....
A. Bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka
B. Bangsa Indonesia memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari penjajahan
C. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka
D. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan

34. Lembaga Negara yang bertugas untuk menguji peraturan UUD atau UU dibawah UUD adalah....
A. Mahkamah Agung
B. Komisi Yudisial
C. Mahkamah Konstitusi
D. Lembaga Yudikatif

35. Sebagai warga negara kita harus memiliki sikap positif terhadap amandemen UUD 1945 diantaranya adalah....
A. melaksanakan UUD tersebut dengan tanggung jawab
B. mengajukan usul amandemen dengan amandemen baru
C. mengamalkan hasil amandemen–amandemennya saja
D. menolak yang tidak sesuai dengan keinginannya

36. Menurut UUD 1945 yang diamandemen, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan ....
A. Presiden dan Wakil Presiden
B. MPR
C. Rakyat
D. DPR

37. Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam prkatik penyelenggaraan negara disebut dengan....
A. Hukum Dasar Tertulis
B. Aturan dasar
C. Konvensi
D. Konsensi

38. Berikut ini yang membedakan penduduk dan bukan penduduk adalah ....
A. Kewajiban
B. Aturan hukum
C. Domisili
D. Hak dan Kewajiban

39. Dalam melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan UUD NRI tahun 1945. Dibawah ini salah satu kesepakatan tersebuat adalah ....
A. Melakukan perubahan dengan amendum
B. Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat hal-hal selektifnakan dimasukkan ke dalam pasal
C. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial
D. Tetap mempertahankan dan merubah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

40. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda constitutie, bahasa Jerman konstitution, bahasa Latin constitutio yang berarti ....
A. undang-undang dasar atau hukum dasar
B. konstitusi tidak tertulis
C. MPR
D. Negara

41. Sebagai acuan bagi aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pernyataan diatas merupakan salah satu fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai ....
A. Alat Kontrol
B. Penentu
C. Pengatur
D. Pengaman

42. UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal ....
A. 18 Agustus 1945
B. 19 Agustus 1945
C. 20 Agustus 1945
D. 21 Agustus 1945

43. Perhatikan pernyataan dibawah ini!
1. Tertulis
2. Singkat dan padat
3. Singkat dan Supel
4. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusioanal
5. Memuat norma hukum, aturan hukum yang harus dilaksanakan secara konstitusional
6. Merupakan peraturan hukum normatif yang tertinggi, juga sebagai alat control terhadap peraturang yang lebih rendah.
7. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi
Dari pernyataan diatas yang merupakan sifat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada nomor ....
A. 1, 2, 5, 6
B. 1, 3, 4, 6
C. 1, 2, 5, 7
D. 1, 3, 4, 7

44. Hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI adalah ....
A. UU
B. UUD 1945
C. Perpu
D. UU Darurat

45. Suatu UUD jika cara mengubah UUD "memerlukan cara yang tidak mudah", Hal tersebut merupakan Sifat UUD....
A. Tidak Bisa Diubah
B. Rigid

C. Kaku
D. Fleksibel (luwes)

46. Tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 pada alenia ke ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

47. "Apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Merupakan fungsi UUD 1945 sebagai....
A. Penentu
B. Alat Kontrol
C. Pengatur
D. Pemberi Sanksi

48. Jumlah bulu leher pada Burung Garuda adalah ....
A. 8
B. 17
C. 19
D. 45

49. Seluruh peraturan perundang-undangan nasional tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena ....
A. memuat hal-hal yang prinsipil
B. memuat hukum dasar
C. merupakan hukum tertulis
D. dibuat oleh para pendiri bangsa

50. Yang termasuk dalam Pemerintah Daerah adalah ....
A. Kepala Daerah
B. Perangkat Pemerintahan Daerah
C. Kepala Daerah dan DPRD
D. Gubernur dan Bupati/Walikota

51. Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen terdiri atas ....
A. pembukaan dan pasal-pasal
B. pembukaan dan penjelasan
C. penjelasan dan batang tubuh
D. batang tubuh dan aturan tambahan

52. Tata urutan terendah perundang-undangan di Negara Indonesia berikut adalah ....
A. Peraturan pemerintah.
B. Peraturan Presiden
C. Tap MPR
D. Peraturan daerah

53. Seluruh peraturan perundang-undangan nasional tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena ....
A. memuat hal-hal yang prisipil
B. merupakan hukum dasar
C. merupakan hukum tertulis
D. dibuat oleh para pendiri bangsa

54. Amandemen terhadap UUD 1945 adalah ....
A. melakukan pengukuhan
B. melakukan perubahan
C. meragukan kebenaran
D. melakukan penyusunan kembali

55. Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dari tahun 1999 sampai sekarang telah dilakukan sebanyak ....
A. dua kali
B. tiga kali
C. empat kali
D. lima kali

56. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagti atas....
A. Hukum Positif dan Negatif
B. Material dan Formal
C. Hukum tertulis dan tidak tertulis
D. Hukum yang men\maksa dan mengatur

57. Sikap positif terhadap amandemen UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara ....
A. giat membantu adik kelas dalam mengerjakan tugas
B. selalu belajar tanpa henti agar mendapatkan nilai maksimal
C. selalu aktif dalam berbagai kegiatan
D. mematuhi tata tertib sekolah

58. Menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua OSIS merupakan bentuk penerapan UUD 1945 Pasal....
A. 28
B. 29
C. 30
D. 31

59. Jika aturan hukum lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi yaitu UUD NRI Tahun 1945, makan diperlukan fungsi ....
A. alat kontrol
B. pengatur
C. penentu
D. penyeimbang

60. Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah ....
A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. BPK

61. Aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis disebut....
A. Konvensi
B. Konstitusi
C. Konveksi
D. Konferensi

62. Berdasarkan sumbernya, yang termasuk hukum antara lain sebagai berikut, kecuali....
A. Hukum undang-undang
B. Hukum kebiasaan
C. Hukum traktat
D. Hukum nasional

63. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden di depan DPR yang dilakuna setiap tanggal....
A. 16 Agustus
B. 17 Agustus
C. 18 Agustus
D. 19 Agustus

64. Hukum undang-undang adalah....
A. hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan
B. hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan 
C. hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat) 
D. hukum yang terbentuk karena keputusan hakim

65. Hukum yang ditulis dan dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara baik yang dikodifikasi ataupun yang tidak dikodifikasi disebut....
A. Hukum Dasar tertulis
B. Hukum Dasar tidak tertulis
C. Hukum Pidana
D. Hukum Perdata

66. Berdasarkan bentuknya, hukum terbagti atas....
A. Hukum Positif dan Negatif
B. Material dan Formal
C. Hukum tertulis dan tidak tertulis
D. Hukum yang men\maksa dan mengatur

67. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi konsekwensinya adalah....
A. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UUD NRI Tahun 1945
B. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU.
C. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UU harus berlandaskan dan bersumberkan pada UU
D. setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Ketetrapan MPR

68. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis, yang mempunyai arti keseluruhan naskah yang terdiri atas....
A. Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan)
B. Pembukaan, Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Tambahan) dan Penjelasan
C. Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan
D. Pembukaan dan Pasal-Pasal (Pasal II Aturan Peralihan)

69. Dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar, jika dilihat cara mengubah UUD tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa, maka UUD tersebut dapat dikatakan....
A. fleksibel
B. rigid
C. kaku
D. universal

70. Hubungan antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan pasal-pasal adalah....
A. Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan
B. Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang utuh, bagian yang satu menjelaskan bagian yang lain.
C. Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan, bagian yang satu sama lainnya dapat dipisahkan
D. Pembukaan dan Pasal-pasal merupakan satu kebulatan yang saling melengkapi, bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan

Materi Sekolah Lengkap


Materi Kelas 4


Materi Kurikulum Merdeka Kelas 7


PTS 12 2023


CP


Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter

Iklan