Soal Tentang Hukum Tata Pemerintahan + Kunci Jawaban - Soalpoint

Kumpulan Soal PG Hukum Tata Pemerintahan

1. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. Nilai-nilai kepatutan
b. Paradigma positivistik
c. Norma dogmatis
d. Norma pragmatis

2. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. Dilakukan di bawah ancaman
b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. Ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. Terjadi penyuapan

3. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. Lisensi
b. Izin
c. Konsesi
d. Dispensasi

4. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia

5. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi

6. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi

7. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun

8. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. Administratif
b. Denda
c. Kurungan
d. Hukuman mati

9. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. Kesetaraan
b. Kedamaian
c. Kejujuran
d. Kepatutan

10. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan

11. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity

Jawaban:

1. b. Paradigma positivistik
2. b. Terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
3. b. Izin
4. a. Negara
5. c. Politik
6. d. Mahkamah Konstitusi
7. c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
8. a. Administratif
9. a. Kesetaraan
10. c. Merugikan rakyat
11. c. Oligarchi