Materi PPKn Kelas 11 Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Soalpoint

Berikut ini Materi PPKn Kelas 11 Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lengkap Unit 1, Unit 2, Unit 3 dan Unit 4 sesuai Kurikulum Merdeka tahun 2022.

Materi PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 1 Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi

a. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.

b. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis.

• Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.
• Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara.

c. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

d. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai revolutiegrondwet, yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Naskah UUD 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPK. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Saat itu, dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk

Uji Pemahaman PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 1 Ide Pendiri Bangsa tentang Konstitusi

a. Apakah yang dimaksud dengan konstitusi?

b. Apa fungsi dari konstitusi?

c. Bagaimana sejarah terbentuknya konstitusi Indonesia?

d. Bagaimana pandangan Soepomo tentang pentingnya konstitusi?

e. Pesan moral apa yang dapat kita gali dari sejarah konstitusi Indonesia?

Materi PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 2 Hubungan Antarregulasi

a. Regulasi adalah seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya.

b. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

c. Regulasi UU tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tumpang tindih antarperaturan.

Uji Pemahaman PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 2 Hubungan Antarregulasi

a. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

b. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

c. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Materi PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 3 Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan

a. Kesepakatan atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

b. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama.

c. Norma harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. 

d. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama.

e. Sekolah atau lembaga pendidikan model apa pun, hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk dari sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma.

Uji Pemahaman PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 3 Konsekuensi Pelanggaran Kesepakatan

a. Jelaskan perbedaan antara kesepakatan dengan norma!

b. Sebutkan contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma dan kesepakatan!

c. Mengapa norma harus ditaati?

Materi PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 4 Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi

a. Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut.

b. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat sebagaimana yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia maupun kelak setelah dia meninggal dunia. 

c. Seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar Pasal 362 KUHP, yang menyatakan, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Uji Pemahaman PPKn Kelas XI Bagian 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Unit 4 Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi

a. Sebutkan contoh pelanggaran norma dan kesepakatan berdasarkan pengalaman di sekolah!

b. Mengapa kita perlu menaati norma dan kesepakatan?

c. Apa dampak dari melanggar norma dan kesepakatan?