Soal PPKn Bagian 2 UUD 1945 Unit 1 Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari - Soalpoint

Berikut ini SMAN2MGL bagikan kepada semuanya Soal PPKn Bagian 2 UUD 1945 Unit 1 Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari. 

Soal Essay:

1. Apa yang kalian ketahui tentang Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Sebutkan contoh-contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang ter- kait langsung dengan kehidupan sehari-hari!
3. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal peserta didik?
4. Silakan kalian menuliskan satu lembar surat kepada orang atau lembaga terdekat peserta didik untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945!

Kunci Jawaban

1. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum pemerintahan yang dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas  politik  dan  hukum  termasuk  dalam  bentukan  struktur,  prosedur, wewenang  dan  kewajiban  pemerintahan  negara  pada  umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

Ada 2 macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi.

UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berisi norma-norma dan aturan- aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen warga Indonesia. Dalam hierarki perundang-undangan, UUD NRI Tahun 1945 menduduki posisi nomor satu.

2. Contoh pasal dan ayat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, yaitu Pasal 27 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 28 A sampai 28 J, yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, Pasal 29 tentang kebebasan dan perlindungan agama, Pasal 30 tentang bela negara, Pasal 31 dan 32 yang terkait dengan hak memperoleh pendidikan, serta Pasal 33 dan 34 yang terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

3. Yang akan saya lakukan agar implementasi UUD NRI Tahun 1945 dapat sesuai dengan pandangan ideal peserta didik adalah

• Menetapkan norma di Indonesia
• Menghasilkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia, menjadi negara yang besar dan kuat
• Mengatur proses tata kelola hukum di Indonesia
• Menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur
• Menjadikan Indonesia negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara.
• Melindungi segenap bangsa Indonesia.
• Menjadi landasan untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia
• Jaminan hak asasi manusia sebagai warga negara
• Menjadi alat pemersatu bangsa
• Menjadi acuan atau pedoman dalam pembuatan undang-undang yang terdapat dalam UUD 1945.

4. Surat kepada orang atau lembaga terdekat  untuk menceritakan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945:

UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain UUD 1945 terdapat hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis tersebut merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara dikenal dengan nama ‘Konvensi’.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma, dan aturan- aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam hubungan ini, UUD NRI 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang antara lain bidang pemerintahan, kenegaraan, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Berikut implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

• Bidang pemerintahan, misalnya mengadakan rapat membahas masalah-masalah kenegaraan dengan cara musyawarah mufakat.
• Bidang penegakan hak asasi manusia, misalnya pemerintah memberikan hak kebebasan berserikat dan berkumpul untuk warga negara.
• Bidang kedaulatan rakyat, mencerminkan dan mewujudkan kondisi demokrasi yang efektif. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada lembaga negara lewat para wakilnya.