Soal Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia + Kunci Jawaban - Soalpoint

Kumpulan Soal (PG) Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam
a. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro dan memimpin departemen khusus
b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
c. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang politik dan memimpin departemen khusus
d. Mengkoordinasikan pembangunan di bidang hukum tetapi tidak memimpin departemen khusus

2. Maksud otonomi yang nyata sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, adalah
a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
b. Memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan sebagai bagian utama dari tujuan nasional
c. Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat
d. Memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

3. Salah satu kewenangan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) adalah
a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
b. Penyiapan kader-kader pemimpin di tingkat nasional
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lemhanas
d. Melaksanakan dan memantapkan kader pimpinan bangsa

4. Atas nama Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan
a. Hak guna usaha
b. Hak guna pakai
c. Ijin kerja bagi tenaga domestik
d. Ijin prinsip eksportir

5. Tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah
a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
b. Pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN
c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN
d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan manajemen kebijakan dan pelayanan di bidang pengembangan administrasi negara

6. Tujuan pemberian otonomi daerah ditinjau dari segi manajemen pemerintahan adalah
a. Mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi rakyat
b. Meningkatkan partisipasi dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat
c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
d. Melancarkan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat

7. Desentralisasi teritorial adalah
a. Pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom di dalam lingkungannya
b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah atasan kepada bawahan untuk memperlancar pekerjaan
d. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya

8. Legislasi merupakan salah satu fungsi DPRD yang diwujudkan dalam bentuk
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah
c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
d. Membahas kebijakan walikota

9. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya berada di
a. Provinsi
b. Kota
c. Kabupaten
d. Kecamatan

10. Pemindah alihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto bertujuan untuk
a. Menjaga kestabilan pemerintah
b. Mengamankan sistem Demokrasi Terpimpin
c. Mengamalkan Pancasila
d. Melanggengkan kekuasaan elit politik

11. Ditinjau dari tugas dan fungsi MPR seperti diatur dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga supreme body, tetapi menjadi Lembaga Negara yang
a. Memiliki otoritas menjatuhkan Presiden
b. Tidak memiliki wewenang apapun, hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat
c. Memiliki kekuatan menjatuhkan Mahkamah Konstitusi
d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya

12. Landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara RI pasca Orde Baru adalah
a. Pancasila
b. UUD 1945
c. Propenas
d. GBHN

13. Asas kecermatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengandung arti bahwa
a. Suatu keputusan harus didukung oleh alasan dan fakta yang dijadikan dasar keputusan tersebut
b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil
c. Pejabat administrasi pemerintahan harus mengambil keputusan dengan cara yang aspiratif
d. Pejabat administrasi pemerintahan wajib melindungi hak asasi individu dan golongan

Jawaban:

1. b. Menyinkronkan perencanaan pembangunan nasional secara makro tetapi tidak memimpin departemen
2. a. Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sungguh-sungguh ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang
3. a. Merumuskan kebijakan bidang ketahanan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro
4. a. Hak guna usaha
5. a. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan administrasi negara
6. c. Meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah
7. b. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
8. c. Membuat dan menetapkan peraturan daerah
9. c. Kabupaten
10. a. Menjaga kestabilan pemerintah
11. d. Sama kedudukannya dengan Lembaga Negara lainnya
12. c. Propenas
13. b. Suatu keputusan harus dipersiapkan dahulu sebelum keputusan tersebut diambil