Soal Tentang Hubungan Pusat dan Daerah + Kunci Jawaban - Soalpoint

Kumpulan Soal (PG) Hubungan Pusat dan Daerah

1. Dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk ...
a. Memeratakan kemampuan keuangan antar daerah
b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
c. Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi
d. Menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam

2. Sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil disebut sebagai ...
a. Alokasi dasar
b. Kapasitas fiskal
c. Celah fiskal
d. Kebutuhan fiskal

3. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Tugas kepala daerah sebagai alat pemerintah daerah adalah ...
a. Pengawas pemerintahan daerah
b. Penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah
c. Pimpinan kebijaksanaan politik potensial daerahnya
d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan

4. DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, mempunyai tugas dan wewenang antara lain ...
a. Mengadakan penyelidikan
b. Mengajukan pernyataan pendapat
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
d. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia

5. Pegawai negeri sipil daerah antara lain bertugas pada instansi ...
a. Kantor Urusan Agama
b. Kantor Kepolisian Resort
c. Dinas Pendidikan
d. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

6. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali adalah...
a. Penerimaan daerah
b. Pengeluaran daerah
c. Pendapatan daerah
d. Pembiayaan daerah

7. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bersifat regulatif antara lain ...
a. Rumah sakit
b. Terminal
c. Jalan dan pasar
d. Kartu tanda penduduk

8. Mekanisme yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai adalah ...
a. Pengawasan
b. Pengendalian
c. Pemeriksaan
d. Pembinaan

9. Ciri pokok hubungan pusat-daerah dalam agency model antara lain pemerintah daerah ...
a. Memiliki tingkat kebebasan tertentu
b. Memiliki kewenangan secara formal
c. Menyeimbangkan kekuasaan antara pusat dan daerah
d. Memiliki kewenangan terbatas

10. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain ...
a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pertahanan
d. Pertanahan

11. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas ...
a. Motivasi
b. Kepatutan
c. Profesionalitas
d. Proporsionalitas

12. Lembaga pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ...
a. Kepala daerah dan perangkat daerah
b. Pemerintah daerah dan DPRD
c. Kepala daerah dan wakilnya
d. Kepala daerah dan DPRD

13. Fungsi DPRD untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama kepala daerah disebut sebagai fungsi ...
a. Amandemen
b. Budget
c. Inisiatif
d. Legislasi

14. Alasan dianutnya desentralisasi dilihat dari segi teknik organisasi pemerintahan adalah ...
a. Mencegah menumpuknya kekuasaan pada satu pihak
b. Menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan
c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien
d. Mengakomodir kekhususan daerah

Jawaban:

1. b. Membantu membiayai kebutuhan tertentu daerah
2. b. Kapasitas fiskal
3. d. Pelaksana kekuasaan eksekutif pemerintah daerah baik di bidang urusan rumah tangga daerah maupun tugas pembantuan
4. c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
5. c. Dinas Pendidikan
6. d. Pembiayaan daerah
7. d. Kartu tanda penduduk
8. b. Pengendalian
9. d. Memiliki kewenangan terbatas
10. c. Pertahanan
11. d. Proporsionalitas
12. b. Pemerintah daerah dan DPRD
13. b. Budget
14. c. Mencapai suatu pemerintahan yang efisien