Soal PPKn Kelas 10 Bagian 2 Unit 3 Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Tabel 2.2 hal 86 - Soalpoint

Berikut ini Soal PPKn Kelas 10 Bagian 2 Unit 3 Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Tabel 2.2 hal 86 Lengkap dengan Kunci Jawaban.

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Jawaban:

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

1. Hubungan Sila Pertama dengan UUD NRI 1945

ada mulanya, sebagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”.

Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, tidak mencantumkan tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”.

Berdasarkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan anti agama, menghina ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang menunjukkan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.

Nilai Ketuhanan yang maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Sila pertama dari Pancasila, secara jelas ditindaklanjuti Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan.

2. Hubungan Sila Kedua dengan UUD NRI 1945

Sila ini punya hubungan dengan pasal 34. Pasal 34 menjadi dasar dari konstitusional untuk berdirinya sebuah lembaga seperti panti asuhan, panti wreda dan yang lainnya. Sama seperti urusan agama, pemerintah juga membentuk sebuah departemen khusus yaitu Departemen Sosial untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan sila ini.

Hakikat pengertian sila kedua Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945 seperti berikut:

a. dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945, “Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

b. dalam Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 UUD 1945 mengenai kemanusiaan.

Contoh sikap pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya.

b. Memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab seperti memperlakukan dirinya sendiri.

c. Memperlakukan sesama manusia sebagai manusia pribadi dan manusia sosial secara seimbang.

3. Hubungan Sila Ketiga dengan UUD NRI 1945

Sila ini berhubungan dengan adanya UU Kewarganegaraan, penggunaan hukum nasional dan membela tanah air.

Hubungan sila ke tiga dan pasal 27 ayat tiga ialah kita sebagai bangsa indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan atau penghinaan. maka dari itu kita harus bersatu dalam membela negara kita. Pasal 27 ayat tiga berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pancasila yg ke tiga berbunyi persatuan indonesia.

4. Hubungan Sila Keempat dengan UUD NRI 1945

Asas demokrasi permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang artinya tanpa persetujuan rakyat Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah.

Sila keempat berhubungan dengan Pasal 2 Ayat 2 UUD 1945.

5. Hubungan Sila Kelima dengan UUD NRI 1945

Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dijabarkan dalam UUD 1945. Penjabaran sila tersebut antara lain adalah sebagai berkut:

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang layak.

Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia.
Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan dasar merupakan kewaji-ban asasi manusia. Sebagai upaya memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat
(3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak.

Demikian yang dapat kami bahas, semoga dapat menjadi reverensi belajar adik-adik dalam memahami Soal PPKn Kelas 10 Bagian 2 Unit 3 Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Tabel 2.2 hal 86.