Kumpulan Soal PG Sosiologi Pemerintahan
1. Paradigma lama manajemen pemerintahan mencakup aspek-aspek antara lain, kecuali ......
a. Hirarki
b. Prosedur yang kaku
c. Permanen dan stabilitas
d. Fleksibel
a. Hirarki
b. Prosedur yang kaku
c. Permanen dan stabilitas
d. Fleksibel
2. Secara sosiologis, implikasi negatif dari pengelolaan pemerintahan melalui e-government antara lain....
a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan
b. Profesionalisme pelayanan publik akan meningkat
c. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pihak-pihak yang melayani akan meningkat
d. Keterbukaan informasi akan meningkat
a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan
b. Profesionalisme pelayanan publik akan meningkat
c. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pihak-pihak yang melayani akan meningkat
d. Keterbukaan informasi akan meningkat
3. Sumber kewenangan yang dimiliki Kaisar Hirohito dalam memerintah Jepang berasal dari....
a. Tradisi
b. Dewa
c. Kualitas pribadi
d. Konstitusi
a. Tradisi
b. Dewa
c. Kualitas pribadi
d. Konstitusi
4. Dalam organisasi negara, konflik vertikal adalah mengenai hubungan antara....
a. Rakyat dengan rakyat
b. Pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya
c. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya
d. Pemerintah dengan rakyat
a. Rakyat dengan rakyat
b. Pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya
c. Organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya
d. Pemerintah dengan rakyat
5. Konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi termasuk konflik....
a. Positif
b. Negatif
c. Khusus
d. Umum
a. Positif
b. Negatif
c. Khusus
d. Umum
6. Apabila intensitas interaksi sosial tinggi maka kemungkinan konflik....
a. Semakin dihindari
b. Tak dapat dihindari
c. Sulit diatasi
d. Dapat ditekan
a. Semakin dihindari
b. Tak dapat dihindari
c. Sulit diatasi
d. Dapat ditekan
7. Kendatipun birokrasi di Indonesia sebelumnya sudah mengenal sistem birokrasi kerajaan, namun proses pertumbuhan dan perkembangan birokrasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh birokrasi....
a. Portugal
b. Jepang
c. Belanda
d. Inggris
a. Portugal
b. Jepang
c. Belanda
d. Inggris
8. Menurut Haque, Pang, Norris dan Long, salah satu langkah dalam reformasi birokrasi adalah transisi dalam standar normatif. Dalam konteks ini, langkah yang dilakukan adalah....
a. Penyesuaian tata aturan hukum yang berkaitan dengan birokrasi dan pembenahan perangkat institusi birokrasi
b. Mengubah fungsi dan tugas birokrasi yang dibentuk
c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
d. Perubahan sikap dan fokus perhatian dari institusi dan pegawai birokrasi
a. Penyesuaian tata aturan hukum yang berkaitan dengan birokrasi dan pembenahan perangkat institusi birokrasi
b. Mengubah fungsi dan tugas birokrasi yang dibentuk
c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
d. Perubahan sikap dan fokus perhatian dari institusi dan pegawai birokrasi
9. Kepemimpinan yang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berpartisipasi merupakan gaya kepemimpinan....
a. Otokratis
b. Demokratis
c. Kendali bebas
d. Partisipatif
a. Otokratis
b. Demokratis
c. Kendali bebas
d. Partisipatif
10. Siklus kebijakan publik dimaksudkan untuk....
a. Membatasi ruang lingkup kebijakan publik
b. Membatasi mekanisme kebijakan dan kreativitas atau inovasi
c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
d. Memahami implementasi kebijakan publik
a. Membatasi ruang lingkup kebijakan publik
b. Membatasi mekanisme kebijakan dan kreativitas atau inovasi
c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
d. Memahami implementasi kebijakan publik
11. Pengertian pokok dari perencanaan kebijakan publik berhubungan dengan....
a. Segala macam persoalan-persoalan
b. Persoalan yang tidak harus terkait dengan masalah-masalah publik
c. Lingkup persoalan yang sangat spesifik dan sempit
d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
a. Segala macam persoalan-persoalan
b. Persoalan yang tidak harus terkait dengan masalah-masalah publik
c. Lingkup persoalan yang sangat spesifik dan sempit
d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
12. Menurut David Held, prinsip demokrasi dengan kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak responsif, terkandung dalam model demokrasi….
a. Pluralisme
b. Partisipatif
c. Protektif
d. Deliberatif
a. Pluralisme
b. Partisipatif
c. Protektif
d. Deliberatif
13. Kesetaraan politik lokal yang muncul akibat pelaksanaan desentralisasi disebabkan....
a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
b. Pertanggungjawaban publik yang jelas
c. Partisipasi masyarakat luas
d. Kekuasaan politik lokal terdistribusi
1. d. Fleksibel
2. a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan
3. b. Dewa
4. d. Pemerintah dengan rakyat
5. a. Positif
6. d. Dapat ditekan
7. c. Belanda
8. c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
9. b. Demokratis
10. c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
11. d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
12. a. Pluralisme
13. a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
b. Pertanggungjawaban publik yang jelas
c. Partisipasi masyarakat luas
d. Kekuasaan politik lokal terdistribusi
Jawaban:
1. d. Fleksibel
2. a. Keterkaitan emosi antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani mengalami penurunan
3. b. Dewa
4. d. Pemerintah dengan rakyat
5. a. Positif
6. d. Dapat ditekan
7. c. Belanda
8. c. Menggeser nilai normatif birokrasi dari semboyan netralitas, dedikasi, dan perwakilan, ke arah semboyan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
9. b. Demokratis
10. c. Memahami dan menyederhanakan kompleksitas permasalahan kebijakan
11. d. Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengatasi masalah publik
12. a. Pluralisme
13. a. Kedudukan aktor politik lokal yang setara
Posting Komentar
Posting Komentar